Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan jika kebijakan rencana pemberlakuan UMSK di wilayah setempat melalui Dinas Koperasi UKM dan juga Nakertrans masih belum memperoleh atensi lebih lanjut menyusul tertundanya agenda dari pembahasan serta penerapan keibijakan tersebut karena pandemi covid-19.

Di tahun ini, Pemerintah Kota melalui dinas terkait sudah melakukan penganggaran untuk dapat membahas secara komprehensif dari rencana permberlakukan UMSK tersebut. Tetapi karena pandemi covid-19 ini, dana ataupun rencana kerja dialihkan untuk percepatan penanganan covid-19 pada wilayah setempat.

“Memang terdapat rencana kajian untuk penerapan UMKS, namun hal tersebut batal karena adanya pandemi covid-19. Anggaran dirasionalisasi semua untuk menangani covid-19,” ujar Emy Indaryati.

Pembahasan Rencana Pemberlakuan UMSK Butuh Waktu Panjang

Dirinya menyatakan jika di luar konteks gonjang – ganjing mengenai UU Ciptaker Omnibus Law yang mana menyebutkan penghapusan UMKS dan juga deretan pasan yang kontroversial lain, pemberlakuan UMKS membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga mendetail.

Selain harus melibatkan banyak pihak serta kemauan politik dari para pejabat setempat, wilayah yang memiliki rencana untuk pemberlakuan UMSK harus sudah memiliki basis sektor unggulan yang nantinya akan menjadi tumpuan pergerakan serta pertumbuhan ekonomi lokal.

“Sektor unggulan tersebut juga harus ada di dalam pembahasan lebih lanjut. Seperti bagaimana rinciannya dan juga melibatkan asosiasi – asosiasi sektor unggulan tersebut. Sehingga untuk prosesnya memang sangat panjang,” ujarnya.

Belum Mendapatkan Ketentuan yang Rigid

Emy juga menamahkan jika di tahun ini pihaknya masih belum memperoleh ketentuan yang rigid tentang komponen dari Kebutuhan Hidup Layak sebagai acuan dan penentu untuk berapa besaran upah pada tahun depan.

Kemunculan dari Permenaker 18/2020 mengenai Perubahan atas Permenaker 21/2016 tersebut, tidak juga diimbangi petunjuk teknis untuk wilayah setempat guna pembahasan UMK pada tahun mendatang.

“Kami juga masih menunggu serta prosesnya juga terus berjalan. Bahkan usulan juga belum kami ajukan, sebab ketentuannya masih proses juga,” ungkapnya.

Pembahasan UMK Sudah Mendekati Tenggat Waktu

Emy menyebutkan jika secara ketentuan, pembahasan dari UMK sudah mendekati tenggat waktu. Namun informasi pusat mengenai pembahasan UMK masih belum juga turun, sehingga untuk pembahasan di tingkat kota bisa dibilang cukup tersendat.

“Formulanya belum jelas dan masih menunggu. Beberapa waktu lalu ada rapat dengan dewan pengupahan, namun hanya sebatas rekomendasi. Hal tersebut adalah siklus lima tahunan dan seharusnya sudah turun karena sekarang menjadi tahun pertama,” ujarnya.

Sementara, KSPSI Jogja dengan tegas menolak rencana pemerintah yang tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi ataupun Kaupaten tahun 2021. Sehingga pembahasan tentang rencana pemberlakuan UMSK harus segera diselesaikan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here