Bupati : “Pilkada merupakan program strategi nasional”

160 calon Kepala Desa dari 49 desa harus rela menunggu lagi lebih kurang 4 bulan untuk pelaksanaan  PILKADES yang rencananya bakal digelar akhir Agustus 2020. Dan pada akhirnya harus diundur lagi seusai Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) resmi merilis surat edaran (SE) Nomor 141/4528/SJ terkait penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW). Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa, Pilkades dan PAW akan ditunda sampai selesainya PILKADA.

Surat yang diterbitkan pada 10 Agustus 2020 tersebut ditujukan kepada Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia.

“Menanggapi surat dari Mendagri terkait penundaan Pilkades serentak ini, Bupati Bersama DPRD Sleman, KPU, dan Bawaslu Sleman sudah memutuskan. Nantinya Pilkades dilaksanakan menunggu berakhirnya Pilkada 2020.

Bupati Sri Purnomo menjelaskan Pilkada sebagai program strategis nasional harus lebih diutamakan. Kendati demikian jajarannya telah mendiskusikan dan mengambil keputusan bahwa pelaksanaan Pilkades tidak jauh dari Pelaksanaan Pilkada serentak.

“kami sudah berkoordinasi terkait rentang waktu yang kaitannya dengan perhitungan suara sampai tingkatan kecamatan, sehingga kami putuskan pelaksanaan Pilkades serentak dilakukan pada 20 Desember 2020 bertepatan di hari minggu.” Tutur Sri Purnomo.

KEKECEWAAN CALON KEPALA DESA

Beberapa calon kepala desa berpendapat keputusan ini tidak fair. Sebelumnya pilkades diundur karena adanya dinamika pemilihan serentak dan permasalahan e-voting. Dan saat ini Pilkades ditunda “lagi” dikarenakan wabah covid-19. 

Calon-calon kades itu menuturkan bahwa, pelaksanaan Pilkades sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Bupati setempat. Dan jika memang Pilkades harus terus menerus diundur, mengapa Pilkada pun tidak demikian? Mengingat Pilkada juga berpotensi adanya pengumpulan konsentrasi massa dan ancaman klaster baru.

Dilihat dari segi persiapan, dana calon Kelapa Desa untuk menggelar sosialisasi dan kampanye juga telah habis karena dimaksimalkan pada musim awal yang direncanakan. Program-program yang di sosialisasikan pada masyarakat juga terlanjur pudar hilang begitu saja.

Di skala ini sebenarnya tidak dapat disepelekan dengan alasan strategi nasional,karena pada skala ini semua struktur sosial dimulai. Seperti kebijakan penanganan Pandemi, program-program dimulai dari lingkup paling bawah yaitu desa. Dan jika kepentingan sebuah daerah yang didahulukan dibanding kepentingan wilayah pedesaan ini akan menjadi konsep yang cukup kusut dan terindikasi berat sebelah kearah kepentingan politik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here