Perkantoran merupakan salah satu lokasi yang memiliki potensi besar menjadi tempat penyebaran dari virus covid-19. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, setiap perkantoran harus lebih ketat dan memperhatikan penerapan protokol kesehatan.

Tidak hanya sekedar fasilitas yang mendukung saja, namun juga perubahan perilaku dari karyawan juga sangat penting.

Amin Surbagus selaku Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY menjelaskan mengenai beberapa kendala yang mana dihadapi di dalam menegakan protokol kesehatan di daerah perkantoran.

Misalnya untuk perubahan fisik perkantoran dalam mendukung penerapan dari protokol kesehatan dibutuhkan waktu serta biaya yang cukup besar.

Hal tersebut karena perusahaan hanya menyewa kantor saja, jadi harus melakukan koordinasi dengan pemilik kantor. Dapat pula karena perusahaan merupakan cabang perusahaan dan induknya ada di Jakarta. Sehingga kewenangan ada pada induk perusahaan serta membutuhkan waktu yang lama untuk dapat melakukan perubahan fisik.

Penerapan Protokol Kesehatan di Perkantoran

Penerapan dari protokol kesehatan dalam sebuah perkantoran yang mempunyai keterbatasan tempat dan membuat perusahaan sulit menerapkan jaga jarak minimal 1 meter di antara karyawan diharapkan memiliki solusi.

“Dimana diupayakan adanya pembatas dari plastik ataupun kaca mika. Karena yang terpenting selain menggunakan masker terdapat pembatas, sehingga tidak ada percikan droplet,” ungkapnya.

Kemudian durasi kerja dapat diatur sehingga tidak membuat kantor menjadi penuh seperti biasa serta tidak harus bersama dengan rekan kerja sepanjang harinya. Selain itu memastikan kebutuhan makan dan juga minum dapat terpenuhi agar nantinya imun tubuh selalu dalam kondisi yang baik.

Pemetaan Perusahaan Berpotensi Penularan Tinggi

Pihaknya juga sudah melakukan pemetaan pada perusahaan yang memiliki potensi penularan yang tinggi. Dimana perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 500 orang serta perusahaan dengan kondisi tempat kerja yang tertutup. Dari pemetaan tersebut, ada sekitar 50 perusahaan yang memiliki resiko tinggi.

“Pada 50 perusahaan tersebut, kami lakukan cek list, kemudian memastikan sarana pendukung protokol kesehatan dapat berjalan baik. Kemudian juga mendorong absen menggunakan aplikasi Jogja Pass, jadi kalau karyawan masuk diskrining. Menyebar poster SOP new normal dari berangkat hingga pulang kerja,” jelasnya.

Untuk merubah perilaku dan melakukan penerapan protokol kesehatan dalam masyarakat memang tidak mudah. Namun hal tersebut harus dilakukan agar penyebaran covid-19 dapat dihindari secara maksimal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here