Serikat pekerja yang ada di wilayah DIY mengaku sangat kecewa dengan keputusan yang diberikan oleh Gubernur setempat mengenai kebijakan penetapan UMP DIY. Dimana kebijakan tersebut hanya naik senilai 3,54 persen di tahun 2021. Buruh juga sangat mendesak Gubernur untuk dapat merevisi keputusan tersebut.

“Semua buruh di DIY sangat kecewa dan patah hati dengan keputusan Gubernur yang mana hanya menaikan UMP sebesar 3,5%. Keputusan tersebut tidak lebih aik dari rekomendasi dari unsur pekerja di Dewan Pengupahan Provinsi DIY yang mana meminta kenaikan upah minimum sebesar 4%,” ungkap Irsyad Ade Irawan selaku sekretaris DPD KSPI DIY.

Irsyad juga berpendapat jika keputusan politik upah mudah yang mana sudah ditetapkan dari tahun ke tahun seakan menjadi satu akar dari beberapa fenomena dan juga gejolak sosial yang ada dan berpotensi melestarikan kemiskinan serta ketimpangan pada wilayah setempat.

Keputusan Gubernur Tentang Kebijakan Penetapan UMP DIY Menjadi Penghambat

Keputusan Gubernur tersebut menurutnya juga menjadi semacam penghambat dan memupuskan harapannya sendiri untuk dapat mengurangi penduduk miskin serta ketimpangan sebagaimana yang sudah disampaikannya sendiri di dalam pidato Visi Misi Gubernur DIY 2017 – 2020.

“Upah minimum yang tak pernah naik secara signifikan dari tahun ke tahun memang berpotensi menimulkan buruh yang ada di DIY tidak mampu untuk membeli tanah dan rumah dimana harga tanah akan semakin melambung tinggi. Tetapi buruh harus hidup dengan upah yang murah meskipun mempunyai produktivitas yang baik,” ungkapnya.

Di sisi lain, kebijakan dari upah murah 2021 tersebut menurutnya justru berpotensi memangkas daya beli masyarakat. Padahal untuk meningkatkan daya beli bisa dibilang sangat penting karena nantinya untuk meningkatkan perekonomian pada masa resesi ataupun pandemi covid-19 seperti saat ini.

“Buruh atau pekerja di DIY siap untuk mengadakan perlawanan pada kebijakan Jakarta, yaitu UU Ciptaker dan SE Menaker tentang Pengupahan yang mana berdampak pada memburuknya kondisi dari warga Jogja yang memiliki profesi sebagai buruh atau pekerja” ujarnya.

Diharapkan Merevisi Penetapan UMP Jogja

Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar Pemda DIY serta Gubernur selaku kepala daerah untuk dapat melakukan revisi terhadap keputusan kebijakan penetapan UMP DIY di tahun 2021. Pekerja tetap pada pendirian agar UMP di DIY naik secara signifikan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here