Sebuah kabar gembira untuk para pemilik kendaraan bermotor yang ada di tanah air, karena beberapa provinsi menerapkan kebijakan pajak kendaraan bermotor dibebaskan dendanya atau bisa dibilang masyarakat mendapatkan dispensasi denda pajak.

Dimana kebijakan ini dilakukan karena masa pandemi covid-19, karena masyarakat juga mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut untuk membantu masyarakat.

Kebijakan atas penghapusan denda pajak mobil dan juga motor tersebut masih berlaku di Yogyakarta. Dimana Daerah Istimewa Yogyakarta Pemprov DIY kembali memperpanjang pemutihan pajak kendaraan yang mana berupa penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.

Kepala Bidang Anggaran Pendapatan dan DPPKA DIY, Gamal Suwantoro membeberkan jika kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 82 tahun 2020 mengenai Peruahan Kedua atas Peraturan Gubernur DIY nomor 26 tahun 2020 mengenai Penghapusan Sanksi Administratif PKB dan ea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

“Kami akan memperpanjang dispensasi denda pajak yang ketiga kalinya, dimana akan berakhir pada 31 Desember 2020. Dan untuk yang BBNKB yang dihapus hanya dendanya, dan untuk biayanya akan tetap dikenakan,” ujar Gamal.

Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Dibebaskan Dendanya Tidak Hanya di Jogja

Selain di Yogyakarta, kebijakan dari penghapusan denda pajak mobil serta motor juga diberlakukan di Jawa Barat
Bahkan selain denda pajak kendaraan, Pemprov Jabar juga akan menerapkan pemebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan juga tarif pajak progresif untuk pokok tunggakan. Terdapat pula pemberian potongan PKB untuk tunggakan pajak ang kelima dan diskon untuk BBNKB I.

Hal tersebut akan membuat masyarakat dapat menikmati berbagai macam keuntungan tersebut sampai dengan 23 Desember 2020.

Kebijakan Untuk Meringankan Beban Pengeluaran Masyarakat

Kebijakan dari penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, baik itu mobil ataipun motor ini dilakukan dalam rangka memberikan berbagai insentif pajak untuk dapat meringankan beban pengeluaran dari masyarakat.

Dan memang untuk salah satu insentif yang diadakan tersebut adalah penghapusan denda pajak kendaraan mobil dan motor itu sendiri.

Jadi kebijakan pajak kendaraan bermotor yang dibebaskan dendanya tersebut tentu saja akan menguntungkan masyarakat dan membantu untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat sehingga nantinya biaya denda pajak kendaraan bermotor tersebut dapat digunakan untuk keperluan yang lain.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here