Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil di Kabupaten Kulon Progo mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan administrasi kependudukan atau Adminduk.

Sosialisasi ini sendiri bertujuan untuk menyampaikan tentang peraturan kementerian dalam negeri nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang mana digunakan di dalam Adminduk.

Untuk mempermudah dalam penyampaiannya ke semua masyarakat yang ada di Kulon Progo, pihak pemerintah mengadakan suatu kegiatan sosialisasi. Jadi nantinya untuk penyampaian dari peraturan kementerian dalam negeri tentang formulir dan buku yang digunakan dalam Adminduk tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh para masyarakat secara maksimal.

Jadi nantinya semua masyarakat Kulon Progo dapat mengerti seperti apa peraturan yang harus ditaati dan diharapkan tidak ada yang melanggarnya.

“Sosialisasi dari Permendagri ini memang sangat penting, sebab di tahun 2018 sampai 2019 ada beberapa peraturan baru yang diterbitkan oleh pusat,” kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo Aspiyah.

Tujuan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan

Dirinya berharap jika dengan adanya sosialisasi ini, nantinya masyarakat akan menjadi semakin tahu melalui perangkat desa yang mana memberikan pelayanan dari yang paling bawah atau melalui perangkat kelurahan.

Jadi nantinya masyarakat juga merasa nyaman jika ingin menggunakan beberapa pelayanan seperti pembuatan KTP, pengurusan KK dan yang lainnya. Mengingat saat ini masih cukup banyak masyarakat yang merasa kesulitan untuk mengurus semua itu.

“Harapan kami mengadakan kegiatan tersebut tujuannya agar beberapa inovasi yang kita kembangkan dapat disampaikan sehingga masyarakat juga akan memahami apa yang sudah kita programkan pada tahun seelumnya, tahun ini dan juga tahun yang akan datang,” ucap Aspiyah.

Pihaknya juga berharap kepada para perangkat desa yang mana selama ini menjalin mitra kerja dengan dukcapil yang memberikan laporan mengenai kependudukan untuk dapat responsif di dalam memberikan laporan setiap bulannya secara rutin. Jadi data penduduk yang diperoleh dukcapil juga sangat valid, akurat dan tentunya mutakhir.

Jika semua data penduduk tersebut valid dan lengkap, tentu saja untuk mengurus apapun akan lebih mudah dan cepat. Kebijakan administrasi kependudukan ini nantinya akan meminta masyarakat untuk memberikan informasi data diri secara valid dan lengkap untuk pencatatan Negara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here