Salah satunya di Kota Yogyakarta, sekitar 7 sekolah terkendala miskomunikasi. Hal tersebut menyebabkan sekolah belum melengkapi persyaratan pencairan dana.

Bantuan operasional sekolah atau lebih dikenal sebagai dana bos sangat penting menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Selain itu, penggunaan dana juga dioperasikan khusus untuk kepentingan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun, permasalahn pencairan dana bos di berbagai wilayah selalu ada. Salah satunya di Kota Yogyakarta, sekitar 7 sekolah terkendala miskomunikasi. Hal tersebut menyebabkan sekolah belum melengkapi persyaratan pencairan dana.

Miskomunikasi Akibatkan 7 Sekolah di Yogyakarta Belum Lengkapi Pencairan Dana Bos Sekitar 7 SMP di Kota Yogyakarta belum melengkapi persyaratan untuk pengajuan dana Bos. Padahal persyaratan tersebut harus dilengkapi hingga akhir agustus 2020. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi pihak sekolah untuk mendapatkan dana Bos. Beberapa diantaranya, memperbarui perizinan kegiatan operasional untuk sekolah swasta dan unggah surat pertanggungjawaban BOS. Selain itu, sinkronisasi data pokok Pendidikan dari tiap-tiap sekolah. Terdapat beberapa kendala untuk memenuhi persyaratan dana Bos, diantaranya meliputi:

1. Server Belum Sinkron

Jumlah SMP negeri yang ada di Kota Yogyakarta berkisar 16 SMP, sedangkan jumlah SMP swasta berjumlah 42 sekolah. Satu SMP negeri mengalami kendala dalam pemenuhan persyaratan bantuan dana bos.

Masalah tersebut dikarenakan gangguan server yang masih belum terhubung dan sinkron dengan aplikasi pengelolaan. Pihak sekolah menggunakan arkas. Sedangkan, data-data server dari ekemndikbud masih belum mengambil data dari arkas.

2. Persyaratan Tambahan Izin Operasional

Pencairan dana Bos tahap ketiga memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Selain terkendala masalah server yang belum sinkron. Selain itu, data arkas belum terambil oleh server kemendikbud.

Permasalahan lain karena adanya miskomunikasi di keenam SMP swasta. Pemenuhan bantuan operasional dapat dilakukan dengan mendapatkan surat izin operasional. Miskomunikasi oleh keenam sekolah untuk memenuhi syarat tersebut harus mendapat perbaruan izin operasional dari OSS. Ternyata, surat keetranagn pendirian dari Dinas

Perizinan sudah cukup. Hal ini dikarenakan banyak persyaratan yang perlu dibenahi dan disiapkan. Pencairan dana bis dari tiap-tiap sekolah memang dibutuhakn untuk meningkatkan kegiatan operasional sekolah. Setiap ssiwa mendapatkan sekitar 1,1 juta per tahun. Saat ini, penggunaan dana lebih difokuskan untuk memenuhi kuota internet dalam proses belajar daring.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here